dampak demokrasi

                

    Dampak Demokrasi Terpimpin di Negara Indonesia

Pada beberapa tahun lalu, setelah beberapa lama mengalami fase pergantian jenis Demokrasi, Presiden Ri kala itu mengeluarkan kebijakan baru untuk mengaplikasikan suatu sistem demokrasi yang baru bagi negara Indonesia setelah mengalami kekecewaan pada masa demokrasi Parlementer. Terlepas dari adanya dampak Demokrasi Liberal, Indonesia sempat mengalami kerugian yang besar dalam hal ekonomi dan sosial akibat dari adanya kabinet-kabinet yang dianggap  kurang anda dalam menjalankan tugas. Karena mayoritas kabinet terdapat suatu hal yang mencegah mereka untuk bertahan, maka Indonsia pada saat itu sempat mengalami beberapa kali pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal, dari Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Djuanda. Tak lama setelah itu Presiden mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya ialah membubarkan konstituante, atau sistem kabinet tadi. Sehingga, Indonesia masuk ke dalam era baru dalam Demokrasi Terpimpin. Namun, apakah pada perubahan sistem demokrasi tadi juga ada beberapa dampak yang bisa membawa bangsa Indonesia pada kemajuan?

ads

Ditemukan dalam beberapa tahun setelahnya, terdapat banyak sekali penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin yang ditemukan pada era ini. Hal ini sempat mengundang banyak opini mengenai betapa bagusnya demokrasi sebelumnya, yang mempunyai kelebihan Sistem Parlementer. Namun mereka tidak sadar bahwa sistem tersebut juga memiliki kelemahan Sistem Parlementer yang sebetlunya juga fatal apabila kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita akan temukan sesuatu dibalik Demokrasi ini, apakah ada dampak demokrasi terpimpin yang baik untuk rakyat Indonesia, dan disamping itu, apa sajakah dampak negatif yang bisa didapatkan dari adanya sistem demokrasi terpimpin ini? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini :

Positif :

1. Bisa mencegah krisis berkepanjangan akibat dari perpecahan

Dampak demokrasi terpimpin yang pertama ialah dapat mencegah terjadinya krisis yang berkepanjangan. Seperti yang kita tahu, krisis ekonomi dapat membawa masyarakat menuju kehancuran karena adanya perebutan dan rasa tidak terima dari adanya kebijakan yang semakin membuat ekonomi Indonesia hancur. Dari hancurnya ekonomi tersebut, masyarakat dapat lebih mudah untuk diadu domba, seperti contoh-contoh konflik yang juga terdapat faktor ekonomi di dalamnya, seperti penyebab perang Aceh, penyebab konflik Ambon, dan penyebab konflik Maluku.

Krisis ekonomi selain itu juga bisa berdampak kepada kesehatan masyarakat, karena daya beli makanan untuk mendapatkan gizi yang lebih baik akan berkurang. Karena hal itulah, masyarakat bisa menjadi sumber daya yang tidak berguna karena kekuarangan segalanya. Namun hal tersebut berhasil diatasi oleh adanya demokrasi terpimpin. Pada demokrasi ini suara berpusat kepada Presiden, sehingga tidak adanya bias antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dengn begitu Presiden bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dengan melakukan perbaikan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan ekonomi pada suatu daerah dengan mudahnya jalur transportasi.

menuju demokrasi terpimpin

semenjak Indonesia diakui secara sah bahwa berdaulat terhadap seluruh wilayah nya dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1949, berbagai macam bentuk pemerintahan sudah pernah dicoba. Mulai dari Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai landasan awal.

Menurut hemat saya, Demokrasi Terpimpin adalah fase yang paling menentukan wajah politik Indonesia beberapa dekade mendatang. Menentukkan siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia kelak manakala Sang Penyambung Lidah Rakyat sudah mangkat dan tak jadi presiden seumur hidup, menentukkan siapa yang akan menjadi korban dan pahlawan.

Karena sejarah yang sifatnya ahistoris, maka mustahil apabila Demokrasi Terpimpin yang bisa terjadi sedemikian hebohnya dalam gelanggang politik nasional. Tak mungkin tanpa dilandasi dengan ekses-ekses politik yang membuat peristiwa selanjutnya mengarah kepada suatu visi atau arah tertentu.

Sudah dapat dipastikan bahwa apa yang terjadi selama periode Demokrasi Terpimpin, sedikit banyak ada tindak campur dari peristiwa yang mengiringinya terdahulu. Peristiwa-peristiwa politik itu tadi yang mempengaruhi sekaligus membentuk karakter nya kelak sehingga tercatat dalam kronik sejarah nasional.

Situasi politik di Indonesia memang tak pernah terlihat adem ayem, senantiasa diwarnai dengan saling tuding, tuduh, dan sikut. Hal itu tak jauh berbeda dengan konstelasi politik pada era Demokrasi Terpimpin, ketika itu tiga kekuatan makro yang sebelumnya hanya berani saling tuding pada kesempatan yang berbeda. Kini secara terang-terangan menyatakan akta kebencian terhadap satu sama lain.

Ketiga kekuataan makro dalam politik era Demokrasi Terpimpin itu adalah Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Nama yang terakhir disebut lebih memilih membebek kepada Soekarno dan bergabung dengan koalisi nya, namun PKI juga tak segan-segan untuk berkonfrontasi secara langsung dengan Angkatan Darat.

Cara berfikir seorang politikus adalah bagaimana secepat mungkin dapat merebut kekuasaan dari status quo, maka jangan tanya latarbelakang konflik segitiga paling kolosal ini. Jelas ini merupakan perebutan kekuasaan. Pertanyaan selanjutnya bagaimana hal itu bisa terjadi?

Pertama, konflik antara Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno sudah mulai terlihat setelah peristiwa Doorstoot Naar Djokja pada tahun 1948, dimana terjadi silang pendapat dalam menentukan jalan perjuangan mana yang akan ditempuh Indonesia dalam menghadapi gempuran Belanda. Diplomasi atau gerilya?

Di sinilah friksi terjadi, pemimpin sipil yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta memilih untuk menyerah dan mencoba melanjutkan perjuangan beralaskan meja runding. Sedangkan Soedirman dan bala tentara nya lebih setia kepada patron gerilya yang sudah mendapatkan bukti ketika perang kemerdekaan. Strategi gerilya ini yang akan digunakan Nasution sebagai strategi perang nasional, mengingat kekuatan Angkatan Laut dan Udara belum sekuat Angkatan Darat.

Menyerahnya pimpinan sipil membuat Soedirman kecewa dan tak suka kepada pemimpin sipil, dan sialnya kemenangan pun diraih oleh pihak Republiken (tentara) sehingga rasa jumawa sebagai satu-satunya pihak yang sampai titik darah penghabisan membela Indonesia disaat para pemimpin sipil meringkuk menjadi tahanan politik.

Sesudah Soedirman mangkat dan Soekarno resmi menjadi presiden, perselisihan tak pernah padam. Kali ini akibat peristiwa 17 Oktober 1952 di mana militer dengan segala peralatan perangnya berkonvoi menuju Istana untuk menuntut pembubaran parlemen. Meski aksi berjalan damai, namun Soekarno tak senang dengan peristiwa itu. Nasution yang kini kena batunya, padahal kelompok reformis dalam tentara seperti Kemal Idris dan Soetoko lebih berperan penting.

Walhasil Nasution pun segera dicopot sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, namun tak lama karena kapabilitas nya masih diatas rata-rata ia pun kembali dijadikan KSAP kembali oleh Soekarno. Namun dengan beberapa tindakan “ospek” terlebih dahulu seperti mencopot jabatan Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara dan digantikan dengan Ahmad Yani yang merupakan “orangnya” Soekarno.

Kedua, konflik Angkatan Darat dan PKI mungkin yang paling menyita perhatian, terutama perihal tahun 1965-1966. Namun artikel ini tidak sampai pada pembahasan seperti itu, awal mula pertengkaran antara kedua kubu ini disinyalir pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang ditumpas oleh Angkatan Darat.

Setelah itu AD seperti diatas angin karena PKI telah hancur sementara, namun golongan muda pada 1950-an awal kembali mencoba merekonstruksi PKI supaya terlihat modern. Alhasil konflik itu pun lambat laun pasti akan berkobar, hingga mencapai klimaks nya pada bulan September nanti.

Sebelum era Demokrasi Terpimpin, kondisi Indonesia sedang diberlakukan Darurat Perang atau SOB (state van orloog en beleg) supaya stabilitas nasional tidak terguncang seperti revolusi fisik. Kewenangan tertinggi diberikan kepada AD untuk mengawal pelaksanaan keadaan darurat perang, melihat hal itu PKI tak tinggal diam.

Akhirnya mereka mencoba mengusulkan untuk membentuk Angkatan Kelima dimana para buruh dan tani ikut dipersenjatai supaya bisa melakukan aktifitas bela negara, mereka beralasan pula bahwa tugas untuk mengamankan Indonesia bukan hanya tugas tentara dan aparat-aparat yang lain. Melainkan tugas semua warga negara, namun sayang hal itu gagal terwujud.

Berikut tadi sedikit penjabaran singkat tentang asal muasal bagaimana ketiga kekuatan besar di politik nasional akan saling sikut pada era Demokrasi Terpimpin, beberapa contoh peristiwa tersebut dipilah mengingat masih banyak lagi kontradiksi yang tercipta dalam jalan merebut kursi Indonesia nomor

orde lama soekarno

Orde Lama Soekarno: Kelahiran Indonesia

Soekarno (1901-1970), yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa (dan dikombinasikan dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya), Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik dan sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumahnya Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam (yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia). Tjokroaminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno.

politik demokrasi

 Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

d. Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.

Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

perkembangan politik

           

         Perkembangan Politik dan Masalah-Masalah yang Terjadi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Konsepsi Demokrasi Terpimpin

Periode ini ditandai oleh beberapa ciri, yaitu pertama, peran dominan dari presiden, kedua, pembantasan atas peran DPR serta partai – partai politik kecuali PKIyang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang, dan ketiga peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial – politik.[1]

Keadaan serba tidak menentu itu mendorong Soekarno untuk mengumukan dekrit yaitu kembali ke UUD 1945, pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 199, berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita”. Bagi Soekarno pidato ini berupa pemerintahan yang kembali ke sistem presidensial dari sistem parlementer. Sejak itu, presiden bukan sekedar lambang negara, melainkan kepala pemerintahan. Sitem presidensial diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa

asas asas demokrasi

       

      Asas Demokrasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia

Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan dengan masalah satu cirinya rakyat ikut serta memerintah; baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung (demokrasi perwakilan). Asas demokrasi yang dianut oleh setiap negara/bangsa berbeda-beda. Asas demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Demokrasi liberal

Demokrasi liberal dianut oleh negara-negara Eropa barat pada umumnya. Dalam demokrasi liberal, kepentingan perorangan diutamakan bahkan lebih menonjol dan pada kepentingan bersama. Demokrasi Liberal itu pernah diterapkan di Indonesia, sejak tahun 1950 setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan. Demokrasi liberal berlangsung hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Demokrasi Liberal yang memang cocok bagi masyarakat Eropa Barat, ternyata bagi masyarakat Indonesia justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi bangsa, yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan dan mendahulukan musyawarah, untuk mufakat. Sebagai bukti ketidakcocokan demokrasi Liberal bagi bangsa Indonesia, dapat dilihat dan sering bergantinya kabinet. Kabinet yang terbentuk tidak bertahan lama karena pada saat itu para politisi lebih mengutamakan kepentingan kelompok.

Demokrasi Terpimpin

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keluar, asas demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Terpimpin. Dalam demokrasi Terpimpin, kata “terpimpin” ditafsirkan berbeda dengan apa yang terdapat di dalam UUD 1945. Kata “terpimpin” dalam UUD 1945, dimaksudkan segala peraturan dan perundangan yang berlaku, maupun segala kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah, hams secara terpimpin (berdasarkan) oleh Pancasila dan UUD 1945. Namun ternyata kata terpimpin itu oleh Presiden Soekarno diartikan menjadi segala keputusan dan kebijakan apapun hams secara terpimpin oleh beliau sebagai Presiden. Dan kesalahan penafsiran itulah, serangkaian penyimpangan terulang kembali terhadap Pancasila dan UUD 1945, hingga meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965. Masa berlangsungn ya penerapan demokrasi terpimpin dalam periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dikenal dengan masa pemerintahan Orde lama.

Demokrasi Pancasila

Asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia setelah berakhimya demokrasi Terpimpin, adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya berasal dan sila keempat Pancasila, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, maka demokrasi Pancasila dapat dirumuskan sebagai demokrasi yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, pen kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam penerapan demokrasi Pancasila, rakyat Indonesia dituntut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, turut bertanggungjawab akan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, bersama-sama mengupayakan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mendaliulukan gotong royong, yang sebenarnya therupakan sumber dan nilai-nilai luhur dan tradisi bangsa secara turun temurun.

Dari uraian singkat mengenai Demokrasi Pancasila itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa asas demokrasi ini sebenarnya jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan dua asas demokrasi yang terdahulu. Namun temyata demokrasi mi pun akhirnya runtuh. Hal mi disebabkan pulaoleh penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang tidak cepat disadari oleh Pemerintahan Orde Baru.

Demokrasi dalam Masa Reformasi

Demokrasi dalam masa reformasi menemukan kembali tempatnya dalam kehidupan politik negara kita. Meskipun di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangannya, setidaknya pemerintahan pasca Orde Baru telah mencoba untuk menumbuhkan tradisi demokrasi yang sejati. Dalam masa ini para praktisi politik sepakat untuk tidak menambah embel-embel apapun terhadap demokrasi ini. Kita tidak akan menemui lagi istilah-istilah demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, atau demokrasi terpimpin. 

Demokrasi Reformasi pada saat mi tidak kita namakan dengan demokrasi reformasi, melainkan cukup dengan demokrasi. Pemerintah pasca Orde Barn mencoba untuk mengembangkari nilai-nilai demokrasi melalui proses demokratisasi yang terus berlangsung hingga saat sekarang, di antaranya pelaksanaan pemilu, adanya kebebasan pers, dan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat.

kondisi demokrasi terpimpin

                                     

                                            Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Indonesia Tahun 1956 Konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Keadaan itu semakin mengguncangkan situasi politik di Indonesia. Bahkan, masing-masing partai politik mementingkan kepentingan partai demi tujuan partainya tercapai. Oleh sebab itu, sejak tahun 1956 kondisi dan situasi politik Negara Indonesia semakin buruk dan kacau.

Keadaan yang semakin bertambah kacau itu sangat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia karena selain Konstituante gagal menetapkan UUD yang baru juga timbulnya berbagai pemberontakan di Indonesia yaittu: DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, PRRI di Sumatera dan RMS di Maluku. banyak Suasana semakin bertambah panas karena adanya ketegangan yang diikuti dengan sikap dari setiap partai politik yang berada di Konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante namun konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.